Home / Frequently Asked Questions / Siapa Yang Boleh Melakukan Perbuatan Hukum Bagi Perusahaan Yang Belum Resmi Didirikan Atau Belum Memperoleh Status Badan Hukum Dari Menteri Hukum Dan HAM?

Siapa Yang Boleh Melakukan Perbuatan Hukum Bagi Perusahaan Yang Belum Resmi Didirikan Atau Belum Memperoleh Status Badan Hukum Dari Menteri Hukum Dan HAM?

Perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.

Namun bila perbuatanhukum dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan.

Perbuatan hukum hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan bila perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham perseroan. RUPS yang dimaksud adalah RUPS pertaa yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah perseroan memeperoleh status badan hukum.

Read More :  Bagaimana Mengusulkan Pelaksanaan RUPS?

Check Also

Bagaimana Pengambilalihan Perusahaan Dilakukan?

Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui …

Bagaimana Tahap Penggabungan Perseroan Setelah Rancangan Dibuat?

Rancangan penggabungan atau peleburan perusahaan yang telah dibuat harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari setiap …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *