Tag Archives: Mendirikan PT

Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tak berbeda dengan mekanisme pemberhentian anggota Direksi. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Alasan keputusan tersebut misalnya yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan undang-undang. Antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan …

Ada sejumlah hal yang dapat menyebabkan anggota Dewan Komisaris lolos dari pertanggungjawaban. Hak itu dapat saja terjadi apabila anggota Dewan Komisaris dapat membuktikan: Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Tidak …

Potensi pailit sebuah perusahaan sewaktu-waktu dapat saja terjadi. Bila kepailitan itu terjadi karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi, sementara kekayaan perseroan tidak cukup membayar seluruh kewajiban perusahaan akibat pailitan tersebut. Maka setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng wajib bertanggung jawab dengan anggota Direksi …

Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Bila Dewan Komisaris terdiri dari dua anggota atau lebih maka tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Namun anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas …

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan betanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Secara rinci Dewan Komisaris Wajib: Membuat risalah raoat …

Pasal 113 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan: “ Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS”. Tak seperti halnya pada Direksi, ketentuan gaji Dewan Komisaris mutlak ditentukan oleh RUPS. Sebab, pada Direksi sistem penggajiannya yang tak ditetapkan RUPS masih …