Bila Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang telah ditentukan (paling lambat 15 hari setelah permintaan dilakukan), maka pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana kedudukan perseroan berada. Pengajuan tersebut untuk mendapatkan dasar pemberian izin kepada pemegang saham melakukan sendiri pemanggilan …
Read More »
RUPS dapat diselenggarakan bila didahului dengan pemanggilan kepada peserta rapat. Penyelenggaraan rapat tersebut dapat dilakukan atas pemintaan: Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil. Dewan Komisaris Permintaan …
Read More »
RUPS terdiri atas dua jenis : RUPS tahunan. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahunan buku berakhir. Dalam RUPS tersebut harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan. RUPS lainnya. Yaitu RUPS yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. RUPS lainya …
Read More »
RUPS dibolehkan terlaksanakan tanpa kehadiran pemegang saham secara fisik. Pasal 77 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 menyebut “RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”. Namun persyaratan …
Read More »
RUPS tak boleh dilaksanakan di sembarang tempat misalnya di luar negeri, bila perusahaan itu didirikan di Indonesia. Pasal 76 UU tentang PT mengatur pertama, RUPS harus diadakan di mana kantor perseroan atau usaha utama perseroan berdiri. Bila perseroan adalah Perusahaan Terbuka, maka RUPS dapat diadakan di temppat kedudukan bursa di …
Read More »
RUPS tah hanya berguna setelah perusahaan didirikan. Sebelum perusahaan resmi berdiri setelah mendapat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, RUPS sedianya telah melaksanakan tugasnya. Secara umum tugas utama RUPS dapat dirangkum menjadi: Tugas mengesahkan perbuatan hukum sebelum RUPS resmi berdiri Sebelum perusahaan resmi berdiri, tak dipungkiri bisa muncul …
Read More »