Home / Jasa Izin Pribadi / Syarat Pendirian PT Berikut Contoh Akta Pendirian PT

Syarat Pendirian PT Berikut Contoh Akta Pendirian PT

ANGGARAN DASAR
PT.………………….…….. Tbk

 

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

  1. Perseroan Terbatas ini bernama “ PT.…………. Tbk.” (selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat.
  2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas lamanya dan dimulai sejak tanggal ……..(………………..).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

  1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang jasa dan perdagangan.
  2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha:
    i. Kegiatan usaha utama:

    a. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, yang meliputi jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi serta kegiatan usaha terkait, jasa konsultasi bidang media massa serta kegiatan usaha yang terkait, jasa konsultasi manajemen dan administrasi, mengusahakan perolehan kesempatan usaha, antara lain mengusahakan rumah produksi konten, animasi, online media, hiburan, film, musik, dan melakukan investasi serta penyertaan pada perusahaan lain;

    b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antarpulau/daerah serta lokal, bertindak sebagai agen, ritel, grosir, waralaba, commision house, leveransir, supplier, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan- perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berbagai jenis barang dagangan, baik barang-barang hasil produksi sendiri maupun hasil produksi perusahaan lain.

    ii. Kegiatan usaha penunjang:

    a. Menjalankan kegiatan usaha-usaha di bidang jasa, yang meliputi antara Iain jasa pengembangan bisnis serta kegiatan usaha terkait; jasa di bidang kreatif, seperti penulisan naskah, fotografi dan sinematografi; jasa rekaman audio visual, antara lain musik, iklan, dokumenter, sinetron/sandiwara, film; jasa hiburan, agency, manajemen, pengelolaan kegiatan hiburan dan produksi kaset, Compact Disc (CD), Video Compact Disc (VCD), Digital Video Disc (DVD); jasa pertunjukan hiburan; jasa periklanan, promosi, reklame dan hubungan kemasyarakatan melalui media komersial; jasa konsultasi bidang promosi dan pemasaran di bidang musik; jasa konsultasi bidang publikasi dan komunikasi; jasa e-commerce, meliputi kegiatan transaksi perdagangan barang dan atau jasa melalui internet, telepon, televisi ataupun media elektronik lainnya; jasa penyelenggara acara, manajemen artis, menyewakan alat-alat perlengkapan acara, membuat program acara;

    b. Menjalankan kegiatan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang meliputi antara Iain peralatan informatika dan media, baik perangkat keras maupun lunak serta kegiatan usaha terkait; rekaman audio visual, antara lain musik, iklan, dokumenter, sinetron/sandiwara, fiIm; perdagangan kaset, Audio dan Video Compact Disc (VCD), dan Digital Video Disc (DVD) serta kegiatan usaha terkait;

    c. Menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha pada butir i di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M O D A L

Pasal 4

  1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp……………………….. (………………………..) terbagi atas Rp……………………….. (………………………..) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp……………. (…………………….).
  2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar lebih dari ………………………..% (………………………..) atau sejumlah ……………………….(………………………………………………………..) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp……………………….. (…………………………………………………………) kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal sahamnya sebagaimana yang disebutkan sebelum akhir akta ini.
  3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar ini.
  4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;

    b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;

    c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar ini;

    d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;

    e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

  5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa HMETD memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa HMETD tersebut.
  6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan pemesanan, wajib dilakukan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

    b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:

    1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
    2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversimenjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
    3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
    4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

    c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

    d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.

    e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

  7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
  8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;

    b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

    c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf b Pasal ini;

    d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;

    e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf d Pasal ini.

  11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

SAHAM

Pasal 5

  1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
  2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
  3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.
  4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
  5. Apabila saham karena sebab apa pun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki saham bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
  6. Selama ketentuan dalam ayat (5) di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
  7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
  8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
  9. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
  10. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
    a. nama dan alamat pemegang saham;
    b. nomor surat saham;
    c. nilai nominal saham;
    d. tanggal pengeluaran surat saham.
  11. Pada surat kolektif saham, sekurangnya harus dicantumkan:
    a. nama dan alamat pemegang saham;
    b. nomor surat kolektif saham;
    c. nomor surat saham dan jumlah saham;
    d. nilai nominal saham;
    e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
  12. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua ) orang anggota Direksi lainnya.
  13. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri dan atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
  14. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
  15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

  1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
    a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
    b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
  2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
  3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
    a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;
    b. perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
    c. pihak yang mengajukan permohonan penggatian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
    d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
  4. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 7

  1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
  2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
  3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
  4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
  5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
  6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
  7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
  8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
  9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
  10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.
  11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
  12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
  13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
  14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
  15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi 10 dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
Read More :  Ingin Tau Cara Mengurus Izin Usaha Jasa Pertambangan? Berikut Syaratnya

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 8

  1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
  2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan
    dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
  5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
  6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima–baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini–serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.
  7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif–dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
  8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat (6) Pasal 8 ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

  1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut ”RUPS” adalah
    a. RUPS tahunan;
    b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
  2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
  3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
  4. Dalam RUPS tahunan:
    a. Direksi menyampaikan: laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS, laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
    b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
    c. Ditetapkan penggunaan laba jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
    d. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
  5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tecermin dalam Laporan Tahunan dan Keuangan.
  6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara, kecuali mata acara rapat yang dimaksud ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN, DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 10

  1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di: Tempat kedudukan Perseroan; atau Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau Ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau Provinsi tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
    b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di atas wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
  2. Sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan untuk RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak memberikan pemanggilan harus melakukan pengumuman kepada para pemegang saham melalui pemasangan iklan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian–berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. Pengumuman RUPS paling kurang memuat:
    a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
    c. tanggal penyelenggaraan RUPS;
    d. tanggal pemanggilan RUPS.
  3. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran secara nasional di Indonesia, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;
  4. Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan, tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama. Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum, maka pemanggilan RUPS ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas 13 permohonan Perseroan. Dalam pemanggilan RUPS ketiga ini harus disertai informasi bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan namun tidak mencapai kuorum kehadiran.
  5. Dalam pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:
    a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
    b. waktu penyelenggaraan RUPS;
    c. tempat penyelenggaraan RUPS;
    d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
    f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini sampai dengan RUPS diselenggarakan.
  6. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
  7. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat
    (1) Pasal ini, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang- undangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.
  8. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:
    a. telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
    b. telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan
    c. menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
  9. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud ayat (7) Pasal ini, harus:
    a. dilakukan dengan iktikad baik;
    b. mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
    c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat;
    d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
    e. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.
  10. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
  11. a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
    b. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a di atas tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 11

  1. a. RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
    b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di atas tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
    c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.
    d. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat–diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
  2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
  3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
  4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
  5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  6. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.
  7. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
    b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju–dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
    c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b di atas tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
    d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh–pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Dan keputusan diambil berdasarkan–suara setuju pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.
  8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
  9. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
Read More :  Biro Jasa SIUP TDP Terpercaya di Jakarta

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12

  1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia.
  2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
  3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat (2) di atas cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.
  4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
  6. Ketentuan mengenai pengurangan modal, dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasal Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,

PEMISAHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 13

  1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan atau pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
    b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
    c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam–kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
  2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau berperedaran di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan pemisahan atau pembubaran Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

DIREKSI

Pasal 14

  1. Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
  2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
  3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.
  4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
  5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
  6. Jika oleh suatu sebab apa pun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua)orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-
    undangan dan Anggaran Dasar.
  7. Jika oleh sebab apa pun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
  8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  9. a. Sebelum pengunduran diri diputuskan oleh RUPS, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    b. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
    c. Anggota Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah RUPS menerima pengunduran dirinya serta membebaskannya dari tanggung jawab.
  10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
  11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
  12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
  13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) di atas tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
  14. Gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota–Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
  15. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
    a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
    b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (8) Pasal ini;
    c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
    d. meninggal dunia;
    e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 15

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang
segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain
dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan
bahwa untuk:
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk
pengambilan uang Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah
yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam
maupun di luar negeri;
c. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-haknya atas harta tetap atau
menjaminkan harta tetap Perseroan:
d. mengikat Perseroan sebagai Penjamin;
e. harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan
bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu–transaksi atau
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain
harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang
saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga
per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang Pasar Modal.
3.
a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa
pun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang
anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota
Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis
kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan
perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

RAPAT DIREKSI
Pasal 16

1. Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali
dalam setiap bulan:
a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
atau
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak
untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.
4. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan–surat
yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan–mendapat
tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, dan tempat rapat.
6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan
usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di
mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak
dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak–ketiga,
Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari
antara anggota Direksi yang hadir.
8. Seorang Anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota
Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau
diwakili dalam rapat.
10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan
suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang
akan menentukan.
12.
a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada
keberatan dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara
sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan.
13.
a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan ayat (6) Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media
telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya
yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (13) huruf a di atas harus dibuat secara tertulis oleh seorang yang
hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, serta kemudian
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat tersebut.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberi tahu secara
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Read More :  Biaya Membuat CV Perusahaan, Dan Keuntungannya

DEWAN KOMISARIS
Pasal 17

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris
termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan
persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
Pasar Modal. Seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat diangkat
sebagai Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung
sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahun kelima berikutnya
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam
jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya jabatan lowong yang
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diselenggarakan RUPS
untuk mengisi jabatan lowong itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-
undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan
anggota Komisaris yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya atau untuk
mengisi jabatan lowong harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan
sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada
Perseroan sekurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
dirinya.
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat
90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
6.
a. Sebelum pengunduran diri diputuskan oleh RUPS, anggota Dewan Komisaris
yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
b. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana
tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai
anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal
disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
c. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung
jawab setelah RUPS menerima pengunduran dirinya serta membebaskannya
dari tanggung jawab.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri
sehingga–mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru
sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan
Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu
putusan pengadilan; atau
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (3) Pasal ini;
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
d. meninggal dunia;

e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas
pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada
umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta
memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-
lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris dapat membentuk
komite.
4. Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap
Anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
5. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara
seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan
kewajibannya.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan
disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian
sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS
Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan
akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya
semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi
kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. Rapat tersebut dalam ayat (7) Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan
apabila Komisaris Utama tidak hadir, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya
yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai
dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 Anggaran Dasar ini.
9. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh)
hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu
menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali
jabatannya semula.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak
mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat
Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada
seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu
dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (7).

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

  1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan:
    a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
    b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi; atau
    c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
  2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
  3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.
  4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
  5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
  6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
  7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara Dewan Komisaris yang hadir.
  8. 8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan
    Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat
    kuasa.
    9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
    mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan
    Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
    10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah
    untuk mufakat. Apabila tidak tercapai makan keputusan diambil dengan
    pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu
    per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
    11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan
    Komisaris yang akan menentukan.
    12.
    a. Setiap anggora Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)
    suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris
    lain yang diwakilinya.
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup
    tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain

dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada
keberatan dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara
sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan.
13.
a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan ayat (6) Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga
dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana
media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan
Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi
dalam Rapat Dewan Komisaris.
b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud dalam ayat (13) huruf a di atas harus dibuat secara tertulis oleh
seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, serta
kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir
dalam Rapat tersebut.
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota
Dewan Komisaris telah diberi tahu secara tertulis dan semua anggota Dewan
Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan
cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 20

  1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
  2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
  3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
  4. Dalam waktu selambatnya 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.
  5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
  6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 21

  1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
  2. Dalam hal RUPS tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar, dibagi sebagai dividen.
  3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup
    seluruhnya.
  4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
  5. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen kepada pemegang saham yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 22

  1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
  2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.
  3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.

Check Also

Biaya Membuat CV Perusahaan, Dan Keuntungannya

Biaya Membuat CV Perusahaan, Dan Keuntungannya

“Info Penting untuk Pebisnis dalam Pendirian CV Perusahaan dan Biaya Membuat CV Perusahaan yang Dibutuhkan” Jakarta, DuniaNotaris.Com …

Biro Jasa Pengurusan Dokumen Perusahaan

Biro Jasa Pengurusan Dokumen Perusahaan, Apasaja Yang Anda Dapatkan?

Untuk memulai bisnis yang legal, perusahaan harus memiliki dokumen legalitas yang diakui di mata hukum. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *