Tag Archives: PT

Bila terjadi perubahan data perseroan, maka perubahan data tersebut diberitahukan oleh notaris kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk. Data perseroan tersebut meliputi: Perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya. Perubahan nama anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perubahan alamat lengkap perseroan. Pembubaran perseroan. Berakhirnya status badan hukum karena hukum …

Dokumen pendukung pemberitahuan perubahan data Perseroan meliputi : a) Perubahan nama pemegang saham berupa salinan akta perubahan nama pemegang saham pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya dilengkapi dengan akta pemindahan hak atas saham. b) Perubahan susunan nama anggota Direksi atau Dewan Komisaris berupa salinan akta perubahan nama anggota Direksi …

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Artinya, modal perusahaan terbagi menjadi saham-saham dan setiap saham diberikan nilai nominal. Misalnya perusahaan memiliki 1.000 lembar saham, per lembar seharga Rp. 100.000, maka modal dasar PT tersebut adalah 1.0000xRp. 100.000= 100 …

Dokumen pendukung permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor :  M.HH-02.AH.01 tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan meliputi: Salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan Nomor …

Untuk perubahan tertentu dalam anggaran dasar harus mendapat persetujuan menteri. Perubahan yang dimaksud yaitu: Nama perseroan atau tempat kedudukan perseroan Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan Jangka Waktu berdirinya perseroan Besarnya modal dasar Pengurangan modal ditempatkan dan disetor Status perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya Permohonan persetujuan …

Undang-undang membolehkan perusahaan melakukan perubahan anggaran dasar. Asal perubahan tersebut ditetapkan dalam RUPS. Pada saat pemanggilan undangan menghadiri RUPS, agenda perubahan anggaran dasar harus dicantumkan dalam undangan. Perubahan anggaran dasar tersebut cukup diberitahukan kepada menteri terkait. Kendati demikian, perubahan anggaran dasar tak dapat dilakukan bila perusahaan mengalami pailit, terkecuali atas …