Tag Archives: PT

Setelah menyediakan modal, selanjutnya memperoleh status badan hukum. Agar status badan hukum dapat dikantongi, pendiri perseroan bersama sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi system administrasi badan hukum (Sisminbakum) secara elektronik kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sementara bila pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan persetujuan ststus badan hukum, maka dapat …

Pasal 32 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT mengatur perseroan berdiri dengan modal paling sedikit Rp. 50 juta. Namun pada kegiatan usaha tertentu yang diatur undang-undang, jumlah modal dasar dapat lebih besar dari yang telah ditentukan UU tentang PT. Minimal 25% dari modal dasar diatas harus ditempatkan dan disetor …

Secara umum beberapa point utama pendirian perseroan yakni: Perseroan (baik perseroan terbatas maupun terbuka atau publik) didirikan oleg dua orang. Memiliki modal atau saham yangditentukan undang-undang dimana setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perusahaan didirikan. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat …

Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT menyebutkan terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Arti pasal ini adalah peraturan yang dipakai dalam melaksanakan dan menjalankan perseroan adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, peraturan pemerintah tentang anggaran dasar perseroan dan peraturan hukum lainnya yang …

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 menyebutkan, organ Perseroan Terbatas adalah Rapat  Umum  Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris . adapun yang dimaksud ketiganya: RUPS adalah organ perseroan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan.Organ ini juga …

Organ adalah orang-orang yang bertindak dan sekaligus bertanggung jawab terhadap Perseroan Terbatas atau badan hukum. Badan Hukum sebagai subyek hukum berbeda dengan manusia. Badan Hukum tidak bisa berpikir dan melakukan perbuatannya sendiri seperti layaknya manusia. Perbuatan hukumnya juga tidak bisa dilakukan sendiri maka dari itu badan hukum membutuhkan orang atau …