Tag Archives: Izin Prinsip

Jakarta, DuniaNotaris.Com – BKPM merupakan singkatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam bahasa Inggris disebut dengan “Investment Coordinating Board” adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Izin prinsip merupakan salah satu jenis perizinan yang …

Jakarta, DuniaNotaris.Com – Indonesia merupakan negara yang cukup terbuka untuk investor asing yang mau menanambkan modal mereka disini maupun juga turut serta membangun perusahaan seperti PMA. Akan tetapi, mereka perlu mengetahui lebih dulu syarat izin prinsip BKPM karena dengan ijin ini, mereka bisa beroperasi di wilayah Indonesia dan tidak akan …

Dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan nasional, negara mengakomodasi kegiatan investasi baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Untuk mengoordinasi kebijakan dan pelayanan dalam bidang penanaman modal ini, BKPM dibentuk sebagai pihak yang berwenang. Sekilas Tentang BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal yang kemudian disebut dengan …

Jakarta, DuniaNotaris.Com – Sekarang Anda tidak lagi diribetkan dengan masalah urus izin BKPM. Karena Apa? Karena BKPM sudah meluncurkan SPIPISE. BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) pada tahun 2014, tepatnya pada tanggal 15 Desember, resmi meluncurkan pelayanan berbasis online, yang disebut dengan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik). …

Jakarta, DuniaNotaris.Com – Sebelum membahas tentang biaya pengurusan izin prinsip BKPM, perlu juga Anda ketahui tentang BKPM. Apaitu BKPM dan jenis perizinan apasaja yang bisa didapatkan dari BKPM. BKPM merupakan suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang diberi tugas oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal/investasi, baik …

Jakarta, DuniaNotaris.Com – BKPM merupakan salah satu badan pemerintah yang mengurusi atau bertugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal/investasi, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri dan juga bidang usaha. Seperti jembatan yang menghubungkan keduanya sehingga semua investasi yang ada di Indonesia baik investasi dalam negeri dan …