Home / Izin Perhubungan / Bagaimana Cara Membuat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)?

Bagaimana Cara Membuat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)?

Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)

Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)

SIUPAL adalah kepanjangan dari Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut yang merupakan sebuah surat izin yang nantinya diberikan kepada perusahaan pelayaran.

Tujuannya adalah untuk memberikan nyaman dalam berbisnis, karena pada dasarnya semua kegiatan usaha baik dalam skala kecil maupun skala besar haruslah memiliki surat izin perusahaan agar dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga dapat mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan.

Perusahaan Pelayaran atau perusahaan angkutan laut sangat wajib memiliki SIUPAL setelah dapat memenuhi persyaratan serta modal minimum dasar yang dimiliki oleh perusahaan. SIUPAL wajib dimiliki karena sebagai dasar  untuk ketertiban perizinan dalam berbisnis di wilayah maritim negara Indonesia dengan baik.

Selain itu manfaat dari SIUPAL ini yaitu dapat memudahkan perusahaan pelayaran karena dapat dijadikan sebagai jaminan apabila hendak meminjam modal kepada bank.

Perusahaan angkutan laut nasional adalah merupakan perusahaan angkutan laut yang dibuat berdasarkan hukum di Indonesia. Serta dapat melakukan kegiatan angkutan laut baik di wilayah perairan maupun dari dan juga ke pelabuhan luar negeri.

Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) ini dapat dibuat oleh perusahaan angkutan laut yang ingin masuk dalam daftar perusahaan angkutan laut nasional, dengan melalui beberapa persyaratan secara umum. Anda harus menyiapkan beberapa hal penting sebagai berikut:

Read More :  Seputar Biaya Pengurusan SIUJK

1. Dengan mendirikan perusahaan yang berdasarkan hukum di Indonesia seperti PT ataupun Koperasi. Dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung persyaratan seperti:

  • Akta pendirian usaha yang didalamnya menyebutkan bidang usaha seperti perusahaan angkutan laut.
  • Surat keputusan dari kementerian Hukum dan HAM yang berguna sebagai pengesahan badan hukum.
  • SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) perusahaan.
  • Kapal berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam kapal Indonesia dan mendapat sertifikat dan salinan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
  • Kapal tunda berbendera Indonesia dengan daya motor penggerak minimum 150 TK (Tenaga Kuda) dengan tongkang berukuran paling kecil (minimum) 175 GT.
  • Mempunyai modal dasar perusahaan minimal 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dan modal yang disetorkan minimal 12.500.000.000 (duabelas miliar lima ratus juta rupiah).
  • Khusus untuk perusahaan Joint Venture (patungan) PMA adalah berupa kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling kecil 5000 GT.
  • Adanya sertifikat keselamatan dan keamanan kapal.
  • Sertifikat klas dari dari badan sertifikasi yang telah diakui Pemerintah.
  • Surat ukur internasional dan Ship Particullar.
  • Daftar awak kapal yang berkewarganegaraan Indonesia dengan mencakup beberapa tenaga ahli seperti: Tenaga ahli bidang Ketatalaksanaan angkatan laut dan Kepelabuhan, Nautika dan juga teknika pelayaran niaga (minimal ANT III).
  • Adanya rekomendasi dari pejabat fungsi keselamatan pelayaran.

Persyaratan Pengurusan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)

Dalam pembuatan SIUPAL Perusahaan Angkutan Laut diperlukan beberapa dokumen sebagai persyaratannya. Persyaratan Dokumen yang harus dipenuhi adalah Persyaratan kepemilikan modal perusahaan dan juga persyaratan administrasi, secara rinci dapat dilihat dibawah ini:

Read More :  Ingin Membuka Toko Obat? Dapatkan Dulu Surat Izinnya

1. Persyaratan Kepemilikan Modal Perusahaan

Persyaratan kepemilikan modal yaitu Mempunyai modal dasar perusahaan minimal modal 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dan untuk modal yang disetorkan minimal 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).

2. Persyaratan Administrasi

  • Surat permohonan dari perusahaan.
  • Akta pendirian perusahaan dan juga SK perubahannya.
  • SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
  • SK Kementerian Hukum dan HAM dan perubahannya.
  • Fotocopy identitas penanggung jawab perusahaan.
  • Mempunyai tenaga ahli dibidang ketatalaksanaan angkutan laut.

Itulah beberapa cara berupa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatan izin usaha perusahaan angkutan laut semoga dapat bermanfaat bagi pembaca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *