Inilah 10 Cara Membuat PT yang Mudah dan Cepat

Memasuki era pasar bebas, pelaku usaha harus siap bersaing ketat di level nasional maupun internasional. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pebisnis mesti berinovasi dan mengembangkan perusahaan. Salah satu caranya dengan membuat PT yang legal, memiliki kredibilitas tinggi, dan unik.

Lalu, mengapa harus memilih PT sebagai bentuk usaha? Pertama, PT memiliki badan hukum yang bisa diterima oleh berbagai kalangan; dari mulai praktisi, akademisi, hingga pengusaha. Kedua, fungsi PT tidak terbatas dalam menjalankan roda perekonomian. Dengan demikian, PT mudah menjangkau ke seluruh lini bisnis.

Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

 

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan hukum untuk usaha yang memiliki modal dari saham para pemiliknya. Dengan demikian, pembagian keuntungan didasarkan pada jumlah saham masing-masing.

Jumlah saham tiap orang tidak ada batasan; bahkan bisa memiliki lebih dari satu surat berharga tersebut. Saham ini pun boleh dibeli atau dijual secara bebas di pasar bursa efek. Itu sebabnya, kepemilikan bisa dialihkan kepada siapa pun tanpa harus menutup perusahaan.

Lantas, apa bedanya PT dengan bentuk usaha berbadan hukum lainnya—seperti CV dan Firma? Agar lebih jelas, Anda bisa membedakannya dari ciri-ciri PT berikut ini.

• Perusahaan berbentuk PT memisahkan kekayaan pribadi dan harta milik korporasi dengan tujuan menciptakan modal sebagai jaminan bagi perseroan.
• Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan pemimpin tertinggi di perusahaan.
• Pemegang saham merupakan pemilik resmi perusahaan berbentuk PT.
• Tanggung jawab pemegang saham hanya sebesar modal yang ditanamkan di perusahaan.
• Jika perusahaan memperoleh keuntungan, tiap pemegang saham akan mendapatkan dividen (bagi hasil).
• Dewan komisaris dipilih dari beberapa orang atau golongan yang menjadi salah satu pemegang saham.

10 Cara Membuat PT

 

Alur pendirian PT didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017. Kemudian, pemerintah menghadirkan Paket Kebijakan Ekonomi XII yang berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016. Dalam paket ini disebutkan langkah-langkah mudah dan cepat untuk membuat PT.

Bagaimana tahapan yang harus dilewati untuk mendirikan PT?

1. Memilih Jenis PT yang Sesuai

Langkah pertama; tentukan jenis PT yang ingin Anda bentuk. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, PT dibedakan menjadi tiga macam, yaitu Perseroan Tertutup, Perseroan Publik, dan Perseroan Terbuka. Berikut penjelasan lengkapnya.

• Perseroan Tertutup

Karakteristik PT ini, yakni menawarkan saham secara terbatas dan tertutup. Artinya, hanya orang-orang tertentu yang bisa membeli saham perusahaan. Mungkin, pembatasannya melingkupi keluarga, sahabat, atau rekan bisnis terdekat.

Perseroan Tertutup ini lantas dikelompokkan lagi menjadi dua kategori. Ada Perseroan Murni Tertutup serta Perseroan Sebagian Tertutup dan Terbuka. Bedanya, Perseroan Murni Tertutup benar-benar menghalangi orang luar masuk sebagai pemegang saham.

Pastinya, dengan pembatasan tersebut, orang luar tidak bisa menjadi bagian dari perusahaan; apalagi menguasainya. Aturan tersebut dituangkan secara jelas dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan (ART) perusahaan. Sementara Perseroan Sebagian Tertutup dan Terbuka, masih membuka untuk orang lain meski hanya sebagian saham.

• Perseroan Publik

 

Perseroan Publik merupakan perusahaan berbentuk PT dengan jumlah pemegang saham dan modal yang disetor harus sesuai peraturan pemerintah. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 1 Ayat 8 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Peraturan tersebut memaparkan secara gamblang mengenai kriteria Perseroan Publik.

Kemudian, jumlah pemegang saham dan modal pada Perseroan Publik didasarkan pada Pasal 1 Ayat 22 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM). Dalam undang-undang ini tertera jelas, bahwa saham perseroan harus dimiliki sekurang-kurangnya 300 orang. Selanjutnya, besaran modal yang wajib disetorkan ke pemerintah tidak boleh kurang dari Rp3 miliar atau sesuai ketetapan undang-undang.

• Perseroan Terbuka (Tbk.)

Saham Perseroan Terbuka (Tbk) boleh dimiliki oleh tiap orang tanpa batasan jumlah ataupun kriteria. Hal ini sejalan dengan definisi Perseroan Terbuka dalam Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Bahwa, perusahaan berhak melakukan penawaran saham secara umum selama tidak melenceng dari aturan undang-undang.

Saham yang dibeli dari Perseroan Terbuka mutlak menjadi milik pembelinya. Berarti si pembeli mempunyai kewenangan penuh untuk mempertahankan atau menjual saham tersebut.

• Perseroan Grup (Group Company)

Perseroan Grup menggunakan prinsip limited liability dalam menjalankan usahanya. Jenis PT ini memiliki beberapa Perseroan Anak (subsidiary company). Meski begitu, kendali bisnis tetap berada di bawah perusahaan induk.

Pemisahan fungsi antara perseroan induk dan anak mampu mengurangi potensi kerugian pada aset perusahaan. Pasalnya, kekayaan kedua perusahaan tersebut tidak disatukan.

2. Menyiapkan Profil Perusahaan

 

Langkah kedua; Anda mesti menyiapkan tim untuk pembuatan profil perusahaan. Minimal, ada dua atau tiga orang yang mewakili data dalam akta notaris. Selain itu, persiapkan juga hal-hal di bawah ini.

• Nama PT

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 menjelaskan secara lengkap tentang tata cara mengajukan dan menggunakan nama PT. Adapun syarat nama yang diajukan, antara lain :

• Nama PT harus bisa membedakan dengan perusahaan lain atau belum pernah dipakai korporasi mana pun.
• Nama PT terdiri dari tiga suku kata yang berasal dari Bahasa Indonesia—dilarang menggunakan bahasa asing.
• Pemakaian nama PT hanya boleh dilakukan usai mendapatkan pengesahan dari Menteri.
• Nama ditulis menggunakan huruf latin.
• Nama harus membentuk kata; tidak boleh berupa rangkaian angka atau huruf yang absurd.
• Tempat Kedudukan PT

Tahap selanjutnya adalah menetapkan tempat kedudukan PT yang didirikan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013, tempat kedudukan harus memenuhi syarat :

• nama dan tempat kedudukan berada di kawasan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar (AD);
• tempat kedudukan yang tertulis dalam pengajuan dan lokasi PT sesungguhnya harus memiliki alamat sama;
• dan pihak perseroan wajib menyebutkan alamat lengkap di setiap pengiriman surat, penerbitan pengumuman, produk, serta akta pendirian.
• Maksud dan Tujuan PT

Dalam akta pendirian juga wajib dicantumkan “Maksud dan Tujuan” yang meringkas kegiatan PT secara keseluruhan. Isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, tindak asusila, maupun melanggar undang-undang. Terakhir, bidang kegiatan yang dituliskan harus sudah mengantongi izin resmi.

• Struktur Permodalan PT

Awalnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menetapkan modal dasar PT minimal 25 persen atau sekurang-kurangnya Rp50 juta. Karena dirasa memberatkan, pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi XII sesuai perubahan modal dasar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016.

Disebutkan dalam paket tersebut, modal dasar tidak harus Rp50 juta. Perusahaan boleh menyetorkan sejumlah uang berdasarkan kesepakatan para pendirinya.

Nah, tugas Anda dan tim adalah mendiskusikan besaran dana yang akan ditetapkan sebagai modal dasar; seberapa pun jumlahnya. Bahkan, dengan biaya Rp10 juta, perusahaan sudah bisa berbadan hukum PT secara resmi.

• Menentukan Pengurus PT

Setelah semua unsur di atas terpenuhi, kini saatnya membuat susunan pengurus. Dalam kepengurusan, harus ada direktur dan komisaris. Direktur boleh satu atau lebih orang. Jika lebih, salah satunya harus menjadi direktur utama.

Tugas utama direktur adalah membuat kebijakan yang mendukung perkembangan perusahaan. Direktur juga memiliki kewajiban untuk mengawasi kinerja karyawan dan manajer. Selain itu, direktur mempunyai wewenang memberikan penolakan atau persetujuan atas suatu keputusan.

Sementara itu, komisaris menjalankan tanggung jawab sebagai pengawas perusahaan dan penasihat direktur. Komisaris memiliki kuasa untuk menentukan atau menunjuk direktur utama. Di samping itu, komisaris juga berhak memberikan saran dan masukan terkait pengembangan perusahaan.

3. Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan di Notaris

 

Usai menyusun profil, selanjutnya adalah membuat akta pendirian PT di notaris. Anda boleh memilih notaris di daerah mana pun; tidak mesti satu tempat kedudukan dengan perusahaan. Namun, syaratnya, notaris tersebut harus punya SK pengangkatan dan terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM.

Saat pembuatan akta, notaris akan membacakan isinya secara detail. Setelah itu, semua pendiri PT wajib menandatangani dokumen di hadapan notaris.

Lantas, berapa biaya pembuatan akta di notaris? Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2017, biaya jasa notaris dikelompokkan berdasarkan modal dasar usaha. Biaya tersebut dibayarkan nontunai melalui aplikasi Your All Payment ( YAP). Berikut ketentuan biayanya.

• Biaya notaris minimal Rp1 juta dibebankan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dengan modal dasar maksimal Rp25 juta.
• Biaya notaris sebesar Rp5 juta diberlakukan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki modal maksimal Rp1 miliar.

4. Membuat SK Pendirian PT di Kementerian Hukum dan HAM

Tahap berikutnya, notaris akan menandatangani akta pendirian dan mengajukannya ke Kementerian Hukum dan HAM. Pengajuan ini bertujuan untuk mengesahkan PT sebagai badan hukum suatu perusahaan.

Pengajuan badan hukum dilakukan oleh notaris melalui situs AHU ONLINE. Nantinya, kementerian akan memeriksa data perusahaan yang diajukan notaris. Jika disetujui dan tidak ada kekurangan, SK untuk PT baru segera diterbitkan oleh kementerian.

5. Membuat Surat Keterangan Domisili Perusahaan Sementara

 

Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) diperlukan untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Pembuatan SKDP dilakukan di kelurahan atau kantor desa tempat perusahaan didirikan. Biasanya, proses pembuatan SKDP memakan waktu 1-2 hari kerja.

Mengenai prosedur dan syarat, pemerintah daerah memiliki kebijakan masing-masing. Umumnya, syarat untuk membuat SKDP meliputi, KTP, pengantar dari RT dan RW, serta akta pendirian PT dari notaris. Setelah dokumen dilengkapi, petugas kelurahan menerbitkan SKDP yang berisi identitas perusahaan, jenis usaha, serta jumlah tenaga kerja.

6. Mengurus NPWP Perusahaan dan SKT

NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal wajib pajak dan sarana untuk menuntaskan administrasi perpajakan. Wajib pajak terdiri dari perorangan atau perusahaan. Nah, bagi badan usaha yang ingin mengajukan NPWP, harus memiliki persyaratan sesuai undang-undang perpajakan berikut ini.

• Perusahaan memiliki bentuk usaha dan badan hukum tetap, kontraktor, atau operator di segmen minyak dan gas bumi. Untuk mendaftar, harus melengkapi syarat : akta pendirian, NPWP salah satu tim, dan SKDP.
• Perusahaan merupakan bentuk kerja sama operasi. Pembuatan NPWP bisa dilakukan jika memiliki NPWP pribadi, KTP, akta notaris, dan SKDP.
• Perusahaan termasuk badan usaha tidak berorientasi laba. Syarat pendaftaran hanya memerlukan KTP dan SKDP.

7. Membuat SKPD Tetap

 

Proses pembuatan NPWP biasanya berlangsung selama 1-2 hari kerja. Dokumen NPWP akan dikirimkan ke alamat perusahaan. Jika NPWP tersebut sudah Anda terima, selanjutnya membuat SKDP tetap.

SKDP yang dibuat sebelum penerbitan NPWP hanya berlaku 7 hari. Sementara SKDP tetap bisa digunakan sampai dengan batas waktu 5 tahun untuk perusahaan dengan gedung konvensional. Namun, perusahaan dengan virtual office diberikan SKDP hanya 1 tahun.

8. Mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Setiap perusahaan yang akan menjalankan perdagangan dan jasa wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Pembuatan SIUP dilakukan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di wilayah masing-masing. Proses membuat SIUP hanya 1-2 hari tanpa dipungut biaya.

Syarat-syarat pembuatan SIUP untuk PT yang harus diserahkan meliputi :

• salinan KTP pemilik perusahaan;
• salinan KK jika penanggung jawab adalah perempuan;
• salinan NPWP;
• SKDP dari kelurahan;
• salinan akta pendirian yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
• salinan SK badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM;
• surat izin gangguan autentik;
• izin prinsip autentik;
• neraca keuangan perusahaan;
• dan foto direktur utama.

9. Membuat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

 

Pembuatan TDP bisa dilakukan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bersamaan dengan pengajuan SIUP. TDP wajib dimiliki perusahaan agar terdaftar secara resmi di instansi pemerintah yang terkait. Alur dan syarat TDP harus berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017.

Setelah TDP diserahkan, perusahaan diwajibkan memasangnya di tempat yang terlihat oleh publik. TDP tersebut bisa digunakan sampai jangka waktu 5 tahun. Kalau masa berlaku sudah habis, pengusaha harus memperpanjang TDP; maksimal dalam waktu 3 bulan.

10. Mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan

Kini, setiap PT wajib membuat BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XII. Pengurusan BPJS bisa dilakukan secara online dalam waktu 2 hari kerja.

Untuk mendapatkan BPJS dengan cepat, berikut ini dokumen yang harus dilengkapi.

• Salinan SIUP beserta dokumen autentiknya.
• Fotokopi dan autentik NPWP Perusahaan.
• Fotokopi dan autentik akta pendirian PT.
• Fotokopi KTP dan KK masing-masing karyawan.
• Foto berwarna masing-masing karyawan dengan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 1 lembar.

Keunggulan dan Kekurangan Perusahaan Berbentuk PT

PT merupakan badan hukum yang bisa digunakan berbagai jenis usaha. Dengan mendirikan PT, Anda lebih fleksibel dan leluasa melebarkan sayap perusahaan. Meski begitu, PT tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan berikut ini.

1. Keunggulan

• Perusahaan berbentuk PT lebih mudah mendapatkan sokongan dana dari saham baru yang dijual secara bebas.
• Perusahaan berbentuk PT memiliki manajemen dan spesialisasi terukur sehingga pengelolaannya lebih efektif.
• Perusahaan berbentuk PT memiliki jangka waktu tidak terbatas dan manajemen yang sangat kuat.
• Kegiatan ekonomi bidang apa pun bisa dilakukan oleh perusahaan berbentuk PT.
• Jika ada Penanaman Modal Asing (PMA), PT mendapatkan fasilitas tax holiday.

2. Kekurangan

• Rahasia perusahaan kurang terjamin karena segala sesuatu yang berhubungan dengan PT harus diketahui oleh pemegang saham.
• Pajak PT lebih tinggi dibandingkan CV atau Firma.
• Semua pemegang saham memiliki peran penting sehingga ikut menentukan kelangsungan hidup perusahaan.
• PT diawasi secara ketat oleh undang-undang dan peraturan. Dengan demikian, pemilik PT harus lebih hati-hati dalam bertindak.

 

• Baca Juga : Memilih Notaris Pembuatan PT Yang Terpercaya

 

Itulah ulasan seputar cara membuat PT dari mulai persiapan sampai mendapatkan pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM. Untuk memperoleh info lebih lengkap, silakan klik di sini.